Kartu nikah: Akan disebar di 67 kota demi alasan praktis dan kurangi pemalsuan


pernikahan, kartu nikah, kementerian agama

Hak atas foto
MUHAMMAD ADIMAJA/ ANTARA FOTO

Image caption

Petugas Kementerian Agama (Kemenag) menunjukan Kartu Nikah di kantor Kemenag, Jakarta, Senin (12/11). Kartu nikah dibuat untuk meminimalisir praktik pemalsuan buku nikah

Apakah jika tidak memiliki kartu nikah maka buku nikah yang dimiliki selama ini tidak berlaku?

Itulah pertanyaan seorang warganet dalam sebuah forum diskusi daring Kementerian Agama. Menteri Agama Lukman Hakim menegaskan kartu nikah bukanlah pengganti buku nikah. Lalu mengapa perlu ada kartu nikah?

“Ini adalah tambahan informasi dalam rangka memudahkan setiap warga bisa suatu saat diperlukan data kependudukan dan status perkawinannya,” ujar Lukman.

Buku nikah digunakan sebagai dokumen resmi dalam sebuah pernikahan. Seperti yang dikutip dalam rilis Kementerian Agama, pengadaan kartu nikah adalah penerapan dari pengembangan sistem aplikasi manajemen pernikahan (SIMKAH).

Menurut Menteri Agama, kartu nikah akan memudahkan pencatatan pernikahan yang terintegrasi dari SIMKAH dan data kependudukan serta catatan sipil dari Kementerian Dalam Negeri.

Bagaimana cara mendapatkan kartu nikah?

Menurut Kementerian Agama, kartu nikah akan diterbitkan pada pertengahan hingga akhir November 2018.

Dalam proses uji coba ini, kementerian menyiapkan satu juta kartu nikah di 67 kota besar di Indonesia. Angka ini berdasarkan rata-rata jumlah pernikahan sebanyak 1,5 juta setiap tahunnya, berdasar data yang dikumpulkan oleh Kementerian Agama.

Pada 2019, direcanakan akan tersedia 2,5 juta kartu nikah.

Kepala Biro Humas Kementerian Agama, Mastuki, menjelaskan bahwa sebelum melakukan pernikahan, calon pengantin harus mendaftarkan diri ke laman daring Kementerian Agama, dengan mencantumkan nomor induk kependudukan. SIMKAH akan mencatat data calon pengantin dan menggabungkannya dengan data kependudukan.

Kartu nikah lebih praktis dibawa

Warganet juga sempat berkomentar, ada status nikah dalam Kartu Tanpa Penduduk, mengapa harus ada kartu nikah lagi?

Pengadaan kartu nikah pada awalnya untuk tujuan yang praktis. Pasangan suami istri tidak perlu membawa buku nikah jika pada keadaan tertentu diharuskan menunjukkan buku nik

“Buku nikah adalah dokumen pribadi yang seharusnya disimpan, adanya kartu nikah ini karena memang mudah dibawa ke mana-mana, misal ketika pasangan suami istri harus menunjukkan status pernikahannya ketika masuk ke hotel syariah,” kata Mastuki

Yang pura-pura lajang tidak bisa berkelit dari kartu nikah

Dengan adanya kartu nikah, pasangan yang sudah menikah akan otomatis tercatat di Kementerian Dalam Negeri karena datanya sudah terintegrasi.

Mereka yang misalnya mengaku lajang, tak lagi bisa berkelit demi menikah lagi, misalnya, kata Mastuki.

“Salah satu faktor terbesar adanya kartu nikah ini adalah untuk menghindari pemalsuan itu,” tambahnya.

Hak atas foto
Anton Raharjo/ getty images

Image caption

Kementerian Agama: Kartu nikah bertujuan sebagai pelengkap, sehingga pasangan suami istri tidak perlu membawa buku nikah ketika diharuskan menunjukkan status pernikahannya dalam keadaan tertentu

“Tahun lalu kami temukan beberapa kasus pemalsuan buku nikah, bagi yang umroh atau pergi haji, sementara di dalam negeri, pemalsuan buku nikah untuk tujuan nikah siri,” sebut Mastuki.

Meski di dalam KTP yang belum diperbaharui status seseorang yang sudah menikah masih tertulis lajang, namun dalam SIMKAH, status itu mudah terbaca, termasuk bagi yang sudah bercerai. Tetapi teknis penggantian kartu nikah ketika pasangan suami istri telah bercerai masih dalam tahap rencana.

Mencakup praktik poligami

Dalam rencana jangka panjang, kartu nikah juga akan mencatat mereka yang melakukan praktik poligami.

“Kami sedang mempelajari ketika seseorang lakukan poligami, sistem akan mencatat, dan memungkinkan ada tanda tertentu dalam kartu nikah,” ujar Mastuki.

Sejauh ini, inisatif awal berawal dari Bimbingan Masyarakat Islam, sehingga belum mencakup agama lain selain Islam.

Usulan ini tujuannya mencatat setiap pernikahan di Kantor Urusan Agama secara nasional.

“Selama ini sistemnya manual di KUA, kami coba untuk masukkan ke sistem untuk pelayanan yang lebih baik,” tambahnya.

Mastuki menambahkan, bahwa kartu nikah kemungkinan besar tidak bisa dipalsukan karena memiliki Kode QR yang tersemat di permukaan kartu.

“Jika dipalsukan, kode itu tidak akan terbaca.” kata Mastuki.

Menurutnya, sistem integrasi yang tercatat itu juga tidak bisa dipalsukan. “fisiknya dalam bentuk kartu, sementara datanya sudah terekam.” Tutup Mastuki.

Sementara itu, anggota DPR dari Fraksi Golkar, Ace Hasan menilai bahwa pemalsuan bisa saja terjadi seperti halnya pada Kartu Tanda Penduduk, KTP.

Namun Ace menilai pembuatan kartu ini untuk alasan praktis terutama bagi pasangan suami istri yang perlu mengurus sejumlah keperluan.



Source link

Tinggalkan Komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.