Jokowi ingin ‘tabok’ yang menudingnya PKI: Antara kampanye dan penyelesaian HAM


jokowi

Hak atas foto
Getty Images

Image caption

Presiden Joko Widodo kesal kerap dikaitkan dengan PKI.

Presiden Joko Widodo kembali angkat bicara soal isu yang mengaitkan dirinya dengan komunisme.

Sebelumnya, presiden menggunakan istilah politikus “sontoloyo”, politik “genderuwo”, dan yang terbaru: “mau saya tabok”.

Pernyataan keras Jokowi itu disampaikan pada saat ia membagikan sertifikat tanah di Lampung pada Jumat ((23/11).

Isu yang digulirkan antara lain adalah “sebagai anggota PKI ia hadir saat pemimpin PKI DN Aidit berpidato pada 1955”, padahal Jokowi belum lahir pada saat itu.

Namun para penyintas peristiwa 1965, orang-orang yang dituduh sebagai anggota PKI pada saat itu dan dihukum sebagai tahanan politik, menyesalkan reaksi Jokowi yang justru mereka anggap “memperkuat stigma negatif”.

“Kami sebagai korban 65, kembali menjadi korban. Kami korban belum diselesaikan tetapi masih selalu mendapatkan stigma,” ujar seorang penyintas ’65 Bedjo Untung.

Ia mengatakan Presiden Jokowi seharusnya berani mendengarkan apa yang menjadi tuntutan mereka.

“Begini maksud saya: Jokowi berpijak pada landasan hukum yang ada. Keputusan Komnas HAM sudah sangat jelas perlunya dibentuk pengadilan HAM ad-hoc. Supaya ada proses pengungkapan kebenaran. Supaya kami tidak lagi-lagi dipersekusi,” papar Bedjo.

“Kalau ini sudah sangat terang benderang, saya pikir isu seperti ini akan hilang,” imbuhnya.

Antara kampanye dan penyelesaian HAM

Politikus PDI-P, partai yang mengusung Presiden Jokowi, Eva Sundari, mengatakan sebaiknya dibedakan antara kampanye Jokowi dengan penyelesaian HAM.

“Jadi PKI itu bagian dari black campaign-nya Pak Jokowi. Kalaupun nanti digunakan pendekatan yang rasional tetap saja nanti jenisnya banyak banget dan PKI itu salah satunya,” kata Eva Sundari.

Dia menambahkan bahwa penyelesaikan kasus HAM sudah ada skemanya dan sudah dimulai, namun sayangnya rentan dipolitisasi.

“Sebetulnya Pak Jokowi sudah mencoba untuk memulainya dengan melakukan simposium. Itu kan diserang. Dan Pak Jokowi berhitunglah kalau kasus itu diteruskan maka ya tidak menguntungkan,” ungkap Eva.

“Jadi menurut saya, mesti dibedakan isu penegakan, penyelesaian kasus-kasus HAM dan sekarang konteksnya lagi gak sehat yah dengan Pilpres ini. Jadi penyelesaian kasus HAM-nya menurut saya akan lebih baik ketika setelah Pilpres,” tambahnya.

Pada Oktober lalu, Komnas HAM memberikan rapor merah ke Jokowi terkait penyelesaian kasus HAM berat, memaparkan bahwa tidak ada kemajuan sama sekali terkait penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat selama empat tahun pemerintahan Presiden Jokowi.

Hak atas foto
Barcroft Media/Getty Images

Image caption

Anggota FPI (Front Pembela Islam) menginjak kain berlambang palu-arit di Bandung pada 2016.

“PKI isu populis”

Bagaimanapun, menurut sejarawan dan peneliti LIPI, Asvi Warman Adam, isu PKI ini akan terus digulirkan karena dapat meningkatkan popularitas.

“Kebangkitan PKI ini digunakan karena ada pihak yang lain, dalam hal ini sebagian tentara yang masih mempertahankannya. Jadi gabungan dengan sebagian tentara tadi dengan kelompok tertentu di kalangan Islam yang juga menggunakan sehingga isu ini menjadi isu yang dipercaya oleh sebagian kecil masyarakat kita,” jelas Asvi Warman Adam.

Untuk itu, menurutnya, penting bagi pemerintah mengambil tindakan tegas terhadap orang-orang yang masih memunculkan tuduhan-tuduhan terkait PKI.

Selain itu, dia juga mendesak agar pemerintah secepatnya meluruskan pelajaran sejarah karena “pelajaran sejarah di sekolah itu masih seperti yang diajarkan pada masa Orde Baru dan itu harus diperbaiki”.

Presiden Joko Widodo dalam pidatonya di Lampung mengatakan masih ada sekitar 6% masyarakat – atau sekitar sembilan juta orang – yang percaya bahwa dia terkait PKI.



Source link

Tinggalkan Komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.